JAKARTA, BERITATIME.COM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara-negara kaya untuk memberikan sumbangan US$ 16 miliar atau setara Rp 229,6 triliun (asumsi Rp 14.351/US$) untuk melawan Covid-19. Sumbangan nantinya disalurkan ke Access to COVID Tools Accelerator (ACT-A) untuk dapat digunakan sebagai dana darurat kesehatan global tahun ini.

Sejauh ini ACT-A membutuhkan US$ 23,4 miliar untuk programnya untuk periode Oktober 2021-September 2022. Namun baru terkumpul US$ 800 juta. Oleh karena itu, skema tersebut mengharapkan US$ 16 miliar di muka dari uang negara-negara kaya.

"Ini untuk menutup kesenjangan pembiayaan langsung, dengan sisanya didanai sendiri oleh negara-negara berpenghasilan menengah," kata WHO, dikutip dari AFP, Kamis (9/2/2021).

ACT-A sendiri bertujuan untuk mengembangkan, memproduksi, menyediakan, dan mendistribusikan alat untuk mengatasi pandemi. Mulai dari vaksin, alat tes Covid-19, perawatan, dan alat pelindung diri.

ACT-A sebelumnya melahirkan fasilitas Covax, yang dirancang untuk memastikan negara-negara miskin mendapat akses vaksin. Covax sendiri sudah mengirimkan miliaran dosis vaksin pada pertengahan Januari.

Hal senada juga ditegaskan Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia mengatakan penyebaran varian Omicron yang cepat membuat semakin kepastian alat tes, perawatan, dan vaksin yang didistribusikan secara adil mendesak.

"Di mana pun Anda tinggal, Covid-19 belum selesai dengan kami," katanya, dikutip dari Channel News Asia (CNA).

"Ilmu pengetahuan memberi kami alat untuk memerangi Covid-19; jika mereka dibagikan secara global dalam solidaritas, kita dapat mengakhiri Covid-19 sebagai darurat kesehatan global tahun ini."

Hanya 0,4% dari 4,7 miliar alat tes Covid-19 telah digunakan di negara-negara berpenghasilan rendah. Sementara itu hanya 10% orang di negara-negara tersebut yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin.

WHO mengatakan ketidaksetaraan yang luas tidak hanya merenggut nyawa dan merugikan ekonomi. Tetapi juga mempertaruhkan munculnya varian baru yang lebih berbahaya yang dapat merampok efektivitas vaksin dan bahkan membuat populasi yang sangat divaksinasi mundur beberapa bulan.

"Kita harus bertindak sekarang... Jika kita ingin memastikan vaksinasi bagi semua orang untuk mengakhiri pandemi ini, pertama-tama kita harus menyuntikkan keadilan ke dalam sistem," tegas Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

"Ketidaksetaraan vaksin adalah kegagalan moral terbesar di zaman kita dan orang-orang serta negara membayar harganya."