JAKARTA, BERITATIME.COM - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2021 mencapai Rp1.082,6 triliun, atau mencapai 88 persen dari target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun. Artinya pemerintah hanya perlu mengumpulkan sekitar Rp147 triliun lagi untuk mencapai target akhir tahun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, terdapat dua strategi dilakukan DJP dalam mengamankan target penerimaan tahun ini. Pertama, pengawasan terhadap sektor ekonomi yang mulai pulih kegiatan usahanya.

"Pengawasan yang kami lakukan pada situasi pandemi ini fokus pada sektor-sektor yang mengalami perbaikan selama masa pandemi," katanya dalam acara konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa (21/12).

Suryo menerangkan salah satu indikator pengawasan pajak menggunakan data Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), khususnya penerimaan bea keluar. Realisasi setoran bea keluar meningkat pada tahun ini didorong oleh perbaikan harga komoditas di pasar internasional.

Hal tersebut berimplikasi positif bagi pelaku usaha di dalam negeri. Sektor usaha tersebut kemudian menjadi sasaran proses bisnis pengawasan pajak.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jika dugaan suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terjadi pada awal 2020. Aksi korupsi ini Kemudian ditindaklanjuti unit kepatuhan internal kementerian keuangan.

Uji Kepatuhan

Strategi kedua yakni uji kepatuhan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada tataran kepatuhan formal, tetapi ikut menyentuh kepatuhan materiel.

Fokus utama uji kepatuhan meteriel berlaku pada wajib pajak yang masih memiliki kekurangan pembayaran sebelum masa pandemi Covid -19.

"Kami konsisten melakukan pengawasan dan di samping itu lakukan uji kepatuhan materiel kepada beberapa ataupun banyak wajib pajak yang memang dalam tahun-tahun sebelumnya masih ada pajak yang harus dibayar lagi kepada negara," pungkas Suryo