BERITATIME.COM | Jakarta - Kader Partai Demokrat (PD) melaporkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi. Demokrat diyakini akan selalu mencari kesalahan Moeldoko.

"Moeldoko ini kan tidak berhenti juga untuk melawan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) kan. Terbukti dengan gugatannya masuk ke PTUN walaupun Moeldoko sudah ditolak (Kemenkumham). Lalu juga serangan-serangan lain kepada kubu AHY. Tentu ini membuat kubu AHY, termasuk kader yang melaporkan Moeldoko itu, tidak tinggal diam ketika ketua umumnya diserang terus. Oleh karena itu, paling tidak mengadakan perlawanan kubu AHY terhadap kubu Moeldoko, agar paling tidak 0-0 lah," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Ujang menilai Partai Demokrat menemukan ada celah dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan Moeldoko. Dia menyakini PD menganggap Moeldoko sebagai biang keladi kekisruhan ini.

"Kebetulan ada celah di mana ada kelemahan Meoldoko di situ. Pasti kubu AHY tidak akan tinggal diam, pasti akan mencari hal-hal yang negatif dari Meoldoko karena dianggap Moeldoko yang memulai, maka Meoldoko pula yang harus mengakhiri kira-kira begitu dari kubu AHY," jelas dia.

Partai Demokrat, kata Ujang, tidak akan tinggal diam jika kubu Moeldoko terus mengganggu partainya. Menurutnya, hingga saat ini kubu Moeldoko terus mengganggu.

"Ketika partainya tidak diganggu pasti akan diam. Ini kan partainya masih dianggap diganggu sama kubu Moeldoko, karena mereka pasca-ditolak kan mengajukan ke PTUN itu, dan itu dianggap Demokrat AHY masih diganggu oleh Moeldoko," sebut Ujang.

"Karena ibaratnya mereka diserang, dikudeta, masa diam saja. Pasti melakukan perlawanan itu," sambungnya.

Ujang juga menganalisis laporan yang diajukan kader PD ke Ombudsman. Menurut Ujang, laporan itu tentu atas sepengetahuan Ketum Demokrat AHY.

"Bisa jadi inisiatif, tapi pasti melapor, pasti melapor kepada pimpinan tertinggi partai, tidak mungkin tidak berkoordinasi, ada jalur koordinasinya, pasti. Melaporkan itu tentu seizin Partai Demokrat, dalam hal ini Ketua Umumnya, AHY," sebutnya.

Sebelumnya, sejumlah kader Partai Demokrat melaporkan Kepala KSP Moeldoko ke Ombudsman RI. Dalam laporan itu, Moeldoko diduga melakukan maladministrasi.

Dalam tanda terima surat Ombudsman RI yang diterima dari Parulian Gultom, yang merupakan kader Partai Demokrat, Senin (12/4), di bagian surat dituliskan bahwa dokumen pengaduan atau laporan dugaan maladministrasi KSP Moeldoko. Demokrat menduga Moeldoko melakukan maladministrasi terkait KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut.