BERITATIME.COM | Jakarta - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan berbuntut panjang. Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla justru dianggap memprovokasi karena menyinggung kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

"Sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/2).

Tudingan Ade Irfan langgsung ditanggapi Juru Bicara JK Husain Abdullah. Menurut Husain, JK tak memiliki niat memprovokasi rakyat atau membuat runyam keadaan ketika menyinggung kritik tanpa dipanggil polisi.

"Saya kira kita tidak perlu panas. Kalau bertanya saja sudah membuat panas, bagaimana pula kalau dikritik? Jadi sebaiknya ditanggapi secara konstruktif agar apa yang ingin dicapai pemerintah, yakni rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat," kata Husain kepada CNNIndonesia.com.

Husain mengatakan JK hanya memberikan pandangan terhadap indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam survei itu Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. EIU

JK, kata Husain, ingin menyoroti akar permasalahan indeks demokrasi Indonesia yang menurun. Menurutnya, dalam sistem demokrasi butuh check and balance.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah tak perlu risau dengan kritik yang akan menjadi umpan balik atas kinerja pemerintah selama ini.

"Dalam hal ini Pak JK tidak bermaksud memanaskan situasi. Apa yang disampaikannya sesuatu yang perlu dibenahi agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. mantan wali kota Solo itu berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2).