BERITATIME.COM - Partai Demokrat menduga ada alasan Presiden Joko Widodo ingin menunda revisi UU Pemilu. Yaitu, ingin mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab, tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu mencalonkan di DKI, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno merespons dugaan partai Demokrat itu. Dia menyebut, mengaitkan penundaan RUU Pemilu untuk mencalonkan Gibran di DKI adalah prasangka buruk.

"Mengaitkan hal tersebut dengan penolakan Presiden terhadap Pilkada 2022 dan 2023, adalah suatu prasangka buruk, suatu bangunan kausalitas yang rapuh," katanya lewat pesan singkat, Kamis (11/2).

Menurut anggota DPR ini, saat ini Gibran butuh waktu bekerja sebagai Wali Kota Solo. Sehingga, Gibran ingin membuktikan kinerjanya untuk masyarakat Surakarta itu.

"Gibran butuh waktu untuk menunjukkan prestasi di Solo. Jadi prioritas utamanya pasti bagaimana menorehkan kinerja yang bisa dibanggakan, kinerja yang sesuai harapan rakyat," kata dia.

Meski begitu, kata Hendrawan, dalam politik selalu ada sesuatu yang tak terduga. Selalu ada kejutan yang mungkin bisa terjadi.