BERITATIME.COM | Partai Demokrat menuding Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai dalang upaya ambil paksa partai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal ini menyeret nama sejumlah menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Menko Polhukam Mahfud MD salah satunya. Dia kaget diakitkan dengan upaya pendongkelan AHY dari kursi ketua umum.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," kata Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, dikutip merdeka.com, Selasa (2/2).

Dia menegaskan, tak pernah sekalipun berpikir demikian. Bahkan, dia juga belum pernah bicara dengan Moeldoko terkait hal tersebut.

“Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” jelas Mahfud lagi.

Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui.

Y di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," kata Andi Arief dalam akun Twitternya, @Andiarief_, dikutip merdeka.com, Senin (1/2).

Andi juga menjelaskan, alasan AHY kirim surat ke Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko dalam upayanya mencatut nama Jokowi.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tambah Andi lagi.
AHY Ungkap 5 Orang

Sebelumnya AHY mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY dalam siaran telekonference di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

AHY mengatakan ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum PD pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum PD dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.

Dia menjelaskan konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggantikan dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa atau KLB. Dia menuturkan berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," beber AHY.

Jawaban Moeldoko

Moeldoko pun angkat bicara. Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.

"Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).

Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.