BERITATIME.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan calon kepala daerah yang memenangkan Pilkada di Sumatera Utara ‎untuk tidak melakukan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi bagi-bagi proyek kepada tim pemenangan.

"Yang identik setelah pilkada adalah pembagian proyek kepada tim sukses atau tim pemenangan. Jangan sampai itu terjadi. Kami mengingatkan dari awal agar jangan sampai terjadi persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten/kota yang akan mereka pimpin," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak, Rabu (16/12) sore.

Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumut menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 lalu. Daerah itu yakni: Kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Sibolga dan Gunung Sitoli, serta Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Karo, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Nias, Nias Utara, Samosir, Nias Barat, dan Pakpak Bharat.

Kepala daerah yang terpilih di daerah-daerah itu diingatkan agar tidak melakukan persekongkolan. "Mereka harus menjadi motor sebagai pencegahan persekongkolan," kata Ramli.

Dia memaparkan, pihaknya menemukan indikasi bagi-bagi proyek kepada tim pemenangan setelah pilkada-pilkada sebelumnya. Bahkan ada yang akan membuat perusahaan dan meminjam perusahaan supaya dapat proyek. Sementara kepala daerah berpeluang mengarahkan bawahan untuk menentukan pemenang tender.

Lelang tender pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan pada Maret 2021. KPPU memastikan akan mengawasi ketat proses itu.

Dia pun mengimbau mengimbau masyarakat agar turut melakukan pengawasan. Bila menemukan persekongkolan barang dan jasa, hal itu dapat segera dilaporkan kepada KPPU.

"Kami menjamin kerahasiaan pelapor dalam pengusutan," jelasnya.