BERITATIME.COM | Jakarta - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mencatat mayoritas pelanggaran usaha yang dilakukan selama 20 tahun terakhir merupakan kasus persekongkolan.

Dari 168 keputusan yang dibuat, sebanyak 130 kasus di antaranya merupakan kasus persekongkolan. Artinya, sebanyak 77 persen kasus yang ditangani KPPU merupakan kasus persekongkolan.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan menyebut dalam berbagai kasus yang ditangani KPPU, keterlibatan panitia tender sering kali mengarah kepada persekongkolan tender. Pasalnya, sebagian besar kasus melibatkan panitia tender sebagai salah satu terlapor.

"Sebagian besar kasus tersebut (persekongkolan) melibatkan panitia tender sebagai salah satu terlapor, artinya dalam berbagai kasus tersebut peran panitia tender diduga mengarah pada fasilitasi persekongkolan," jelasnya pada KPPU Awards 2020, Selasa (15/12).

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk melakukan edukasi pencegahan pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa publik. Khususnya, bagi pejabat yang melakukan proses pengadaan.

Pasalnya, acap kali pengadaan barang dan jasa digunakan sebagai celah oleh oknum pemerintahan untuk bersekongkol dengan tender yang dipilih.

"Untuk itu, penting pemerintah melakukan edukasi pencegahan pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa publik," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Chandra juga menyebutkan dalam Undang-undang Cipta Kerja, akan ada dua hal utama yang akan mengubah cara kerja KPPU.

Pertama, pemindahan upaya keberatan atas putusan KPPU dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Kedua, penghapusan denda maksimal dan pembuatan mekanisme pengenaan sanksi melalui suatu peraturan pemerintah.

"Ini artinya di satu sisi dibutuhkan suatu efek jera bagi pelanggar, namun penjatuhan denda tetap dilaksanakan secara transparan melalui peraturan pemerintah yang menjelaskan pengenaan dendanya," tutupnya.

Sumber;cnnindonesia