BERITATIME.COM | Jakarat -  Anggota Komisi XI DPR dan Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menyoroti serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih di angka 52 persen, terlebih sekarang sudah hampir mendekati akhir tahun. Anis mengaku dirinya dan anggota dewan lain sudah secara halus menegur Kementerian Keuangan karena serapan PEN yang sangat rendah, hanya 50 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar Rp 300 triliun dana yang mengendap. Sehingga, PEN dinilai belum sepenuhnya membantu masyarakat dalam menghadapi masalah perekonomian.

"Kebijakan stimulus ekonomi untuk penanganan pandemi yang dikeluarkan pemerintah kan sudah terangkum dalam program PEN. Dari pagu anggaran sebesar Rp 695,2 Triliun, baru terserap Rp 361,5 Triliun. Jadi, bagaimana menggesa dalam 2 bulan ini semuanya bisa terserap," ujar Anis pada sesi bincang-bincang bersama MNC Trijaya, Sabtu pagi (7/11).

Dilihat dari pembagian persentase dana PEN yang sudah terserap, anggaran kesehatan yang seharusnya menjadi salah satu prioritas bahkan belum menyentuh angka 50 persen serapannya. "Anggaran kesehatan itu dari pagu Rp 87,5 triliun, itu baru terserap Rp 30,74 triliun atau 35 persen. Dana sosial sudah 83 persen, dan jadi satu-satunya yang menggembirakan," tambah Anis.

Meskipun tingkat serapan dari dana sosial mempunyai angka persentase tertinggi, Anis menemukan beberapa catatan terkait dana sosial. Menurutnya, tidak semua bantuan sosial tersalurkan secara merata ke orang-orang yang memang membutuhkan. "Ada yang sudah menerima berkali-kali dari berbagai sumber, bahkan ada yang sama sekali tidak nerima," imbuhnya.

Salah satu penerapan dana sosial adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Terutama, masyarakat yang harus terdampak pekerjaannya akibat pandemi, seperti korban PHK atau pengusaha yang bangkrut.

"BLT ini sebenarnya bagus untuk era sekarang. Karena, masyarakat menggunakan dana langsung untuk mereka bisa berusaha paling tidak. Sehingga, ada potensi perputaran uang juga," kata Anis.

Ditambah lagi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. BLT, lanjutnya, juga menjadi salah satu sumber dana penting untuk digunakan masyarakat agar mampu membangun kembali usahanya.

"Syukur-syukur, ekonomi juga bisa berputar kembali, lapangan kerja kembali dibuka, serta daya beli bisa kembali," jelas Anis.

"Kartu prakerja yang sekarang menjadi program mungkin bisa digeser oleh pemerintah menjadi BLT, sehingga masyarakat bisa punya wadah membuka usaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang ke depannya akan merawat daya beli masyarakat," tambahnya.

Menurut Anis, persoalan ketidakmerataan pembagian bansos serta BLT ini diketahui karena adanya kesulitan dalam menghimpun data. Selain itu, pemerintah belum memiliki alat atau teknologi yang bisa memeriksa serta memastikan apakah kebijakan berjalan lancar atau kurang bisa terwujud dengan maksimal.

"Semoga BLT dan bantuan sosial bisa lebih tersasar secara merata sehingga bisa dilihat siapa yang benar-benar membutuhkan," tutupnya.

Perbaikan Birokrasi Mulai Buahkan Hasil

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi lewat berbagai kebijakan dan program. Selain itu, birokrasi yang berbelit saat ini sudah mulai bekerja efektif.

Hasilnya kata dia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga mengalami perbaikan. "Di Q3 ini mengalami pertumbuhan dibandingkan Q2, tumbuh positif, ini kabar baik," ungkap Yustinus.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami titik balik dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Sebab, meski masih mengalami kontraksi, namun telah melewati fase terendahnya.

"Kita melihat saat ini kita mengalami titik balik," kata Yustinus.

Yustinus mengaku diawal virus corona ini menyebar di Indonesia, pemerintah tidak siap. Hal yang sama juga dialami berbagai negara di dunia.

Diharapkan akselerasi kinerja pemerintah akan terus membaik sehingga akan menjadi prakondisi bagi pergerakan ekonomi di tahun 2021.